Menko Marves Luhut Panjaitan akan ditunjuk menjadi Ketua Tim Organisasi Implementasi Program Energi Nuklir (NEPIO). Ilustrasi. (AFP PHOTO / FRANCOIS NASCIMBENI).
CNN Indonesia
Kamis, 18 Jan 2024 13:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan akan ditunjuk menjadi Ketua Organisasi Implementasi Program Energi Nuklir (Nuclear Energy Program Implementation Organization/ NEPIO).
Struktur organisasi percepatan PLTN itu telah disampaikan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindak lanjut dari Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang Tim Persiapan Pembentukan Nepio sebagai upaya pemenuhan syarat International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam pembangunan PLTN.
NEPIO beranggotakan Ketua Dewan Pengarah BRIN, menteri atau kepala lembaga terkait, anggota DEN, serta Ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).
Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto menjelaskan pembentukan NEPIO merupakan satu dari 19 syarat bagi Indonesia untuk bisa melakukan komersialisasi nuklir sebagaimana rekomendasi International Energy Agency (IEA).
"Jadi tahun 2023, kita sudah selesai membuat draft organisasi merupakan rekomendasi dari IEA. Untuk komersialisasi nuklir kita harus memenuhi 19 persyaratan. 16 kita sudah, 3 lagi salah satunya NEPIO, kemudian stakeholders, stakeholders, satu lagi kebijakan pemerintah. (Sekjen) DEN juga telah mengirim surat ke Ketua DEN dan juga ke Presiden dan Wakil Presiden, untuk meminta arahan tentang pembentukan NEPIO dan pembangunan nuklir," ujar Djoko dalam konferensi pers capaian sektor ESDM, Rabu (17/1).
Organisasi tersebut akan bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi tahun 2060.
Djoko menambahkan pada akhir Januari mendatang akan ada pembahasan mengenai proposal pembangunan PLTN dalam bentuk focus group discussion (FGD).
Ia menjelaskan sebenarnya Indonesia telah memiliki peta jalan (roadmap) pembangunan PLTN dari PT Thorcon Power Indonesia.
Dalam roadmap tersebut, pada 2032 Indonesia akan memiliki PLTN berkapasitas 500 megawatt (MW) di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung.
Selain Thorcon, Djoko menyebutkan sejumlah negara mulai dari Rusia, Amerika Serikat (AS) hingga Prancis pernah menawarkan proyek pengembangan nuklir. Namun, prosesnya masih dalam tahap peningkatan kapasitas dan sebatas studi-studi walaupun telah mencapai jutaan dolar AS.
Sejumlah pihak belakangan mendorong direalisasikannya pembangunan PLTN. Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI), misalnya, telah bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membicarakan PLTN.
Sementara itu, Anggota DEN Agus Puji Prasetyono menyampaikan pembangunan PLTN mendukung komitmen Indonesia untuk menuju net zero emission pada 2060.
"Dewan Energi Nasional mendukung sekali dibangunnya PLTN Indonesia karena terkait dengan komitmen Indonesia untuk menuju net zero emission tahun 2060 itu sudah tidak bisa lagi tanpa PLTN. Karena apa? Karena energi kita ini kurang cukup untuk mendukung ekonomi kita sebesar 6 persen," ujar Agus.
Diharapkan pada 2032 nanti sudah ada PLTN pertama di Indonesia. Agus mengatakan, adanya PLTN ini juga akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
(del/sfr)
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240118131920-85-1051191/melihat-organisasi-percepatan-pltn-yang-akan-dipimpin-luhut
